PDE — Sabtu, 12 Desember 2015

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KONDISI UMUM SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pertambangan Umum

 Potensi

Sejauh ini potensi bahan galian Kolaka Utara yang telah teridentifikasi antara lain, nikel, emas, bijih besi, kromit, batubara,  marmer dan berbagai potensi yang lain.  Keseluruhan potensi ini hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara dengan konsentrasi terbesar terletak di jazirah utara Kabupaten Kolaka Utara.  Secara umum potensi bahan galian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Potensi Bahan Galian Kabupaten Kolaka Utara

No.

Blok

Potensi

Ket.

1

Porehu,  Batu Putih,Tolala

Nikel Laterit, Besi Laterit, Bijih Besi, Chromit, Pasir Chromit, Magnesit, Marmer, Kalsit,Chrysoprat.

 

2

Pakue, Pakue Utara, Pakue Tengah

Batu Malihan, Batu Gamping, Batuan Ultramafik, Sirtu, Batu gamping Meta.

 

3

Ngapa

Batu Malihan, Batu Bara, Batuan Ultramafik,  Kristalin/fragmental, Batu gamping Meta

 

4

Kodeoha, Tiwu

Batuan Malihan, Batu Gamping Meta

 

5

Lasusua, Katoi

Nikel Laterit, Besi Laterit, Magnesit, Batugamping Kristalin/Marmer

 

6

Lambai, Rante Angin, Wawo

Indikasi Emas, Batugamping Kristalin/Marmer

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara

Potensi sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut merupakan indikasi awal dan belum menggambarkan potensi yang sesungguhnya, mengingat penyelidikan pendahuluan belum menjangkau keseluruhan wilayah Kolaka Utara karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang dimiliki.   Dari keseluruhan potensi sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas, komoditas nikel dan krom saat ini saat ini telah dikelola oleh beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan.  Khusus untuk komoditas nikel kegiatan ekspor ke mancanegara telah dilakukan sejak tahun 2010.

2.1.2.  Izin Usaha Pertambangan

Pada awal tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menyangkut pertambangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  Keluarnya Undang-Undang ini kemudian disusul dengan serangkaian Peraturan Pemerintah yang diterbitkan  pada Februari 2010.  Undang-undang ini ditandai dengan adanya berbagai penyesuaian-penyesuaian dari Undang-undang sebelumnya tentang Pertambangan Umum sebagai akibat adanya perubahan paradigma tatanan pemerintahan di negara kita dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi atau yang lebih populer dikenal dengan otonomi daerah.

Disamping memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah, dalam Undang-undang Nomor 4 tersebut juga diatur tentang perubahan istilah Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, demikian pula perubahan-perubahan istilah dalam tahapan proses penambangan.  Sebagai akibat dari perubahan-perubahan istilah tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap KP yang telah ada selama ini.  Tabel berikut menggambarkan jumlah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara

Tabel II-2

Jumlah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara      

Sesuai dengan Tahapan Tahun 2015

NO

TAHAPAN

Jumlah IUP

KET

1

2

Eksplorasi

Operasi Produksi

18

40

 

 

JUMLAH

58

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara

Izin usaha sebagaimana tersebut diatas terdiri dari jenis Tambang Nikel 49 IUP Kromit 6 IUP, Mangan 1 IUP, Batu Besi 1 IUPdan Batu Bara 1 IUP.

2.2.  Kelistrikan

2.2.1.  Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi Kolaka Utara pada saat ini diperkirakan diatas angka 60 %.  Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka Nasional, bahkan masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara.  Saat ini terdapat 2 kecamatan di Kolaka Utara yang sama sekali belum dilintasi jaringan listrik PLN akan yakni Kecamatan Porehu dan Kecamatan Tolala, tetapi 2 kecamatan ini sudah menikmati listrik dari PLTS terpusat.  Sementara itu jumlah desa yang telah menikmati fasilitas listrik sebanyak 110 dari total 133 desa yang ada.  Meskipun persentase desa yang terlistriki cukup besar, akan tetapi pada desa-desa tersebut sebahagian masyarakat belum dapat menikmati listrik karena letak perumahan penduduk yang susah dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

2.2.2.  Kondisi Pembangkitan dan Potensi

PT.PLN (Persero) Ranting Lasusua secara keseluruhan didukung oleh 2 lokasi  Pembangkit,  masing masimg PLTD Lanipa dengan Kapasitas Pembangkit kurang lebih 8 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Mikuasi dengan kapasitas 0,5 MW.  Pada tahun 2012 terjadi kerusakan pada PLTM  Mikuasi yang berakibat suplai daya dari PLTM tersebut hingga 2013 terhenti. Akibatnya saat ini suplai daya keseluruhan berasal dari PLTD  Lanipa.

Dengan besar daya sebagaimana disebutkan diatas maka kondisi ketersediaan daya saat ini masih surplus karena perkiraan beban puncak sekitar 7,2 MW.  Akan tetapi mengingat permintaan akan sambungan listrik yang semakin hari semakin meningkat dengan daftar tunggu yang belum sepenuhnya terealisasi maka kondisi saat ini diperkirakan hanya dapat bertahan sampai satu tahun kedepan, apalagi laju pembangunan ekonomi Kolaka Utara yang pesat menuntut penyediaan infrastruktur tenaga listrik yang signifikan. 

Untuk proyeksi lima tahun kedepan diperkirakan kebutuhan listrik besarnya dua kali dari kondisi saat ini atau diperkirakan sekitar 18 MW.  Langkah yang ditempuh untuk menutupi kebutuhan daya hingga lima tahun kedepan adalah antara lain dengan menambah kapasitas pembangkit PLTD Lanipa.  Disamping itu interkoneksi jaringan Trans Sulawesi yang melewati Kolaka Utara dan saat ini  pembangunannya telah mulai dilaksanakan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Disamping  berupaya untuk melakukan penambahan kapasitas melalui PLTD, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara juga telah merintis upaya pengembangan potensi air untuk kepentingan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.  Disamping PLTM Mikuasi pemerintah bekerjasama dengan PT PLN membangun PLTM di dua lokasi yang berbeda yaitu PLTM Lapai dan PLTM Rio Rita.  Pembangunan kedua PLTM dimaksud saat ini telah dirintis dan telah sampai pada tahap pembebasan lahan.  Diperkirakan pembangunan PLTM tersebut dapat dirampungkan pada tahun 2014 mendatang. Selain kedua sungai tersebut, masih terdapat beberapa sungai yang berpotensi digunakan sebagai pembangkit Listrik Tenaga MINI Hidro Maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Tabel II-3

Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro                                                 di Kabupaten Kolaka Utara

No.

SUNGAI

PERKIRAAN KAPASITAS (MW)

KET

1

2

3

4

5

MIKUASI

LAPAI

RANTELIMBONG

RANTEANGIN

RIO RITA

0,5

5

6

3

5

Telah dibangun PLTM

Dalam Proses Pembangunan

Dirintis kerjasama dengan pihak swasta

Dalam Kajian

Dalam Proses Pembangunan

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Kolaka Utara

2.2.3. PLTS DAN PLTMH

Beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara secara teknis belum dapat dilayani dengan listrik yang bersumber dari jaringan PLN hingga beberapa tahun kedepan.  Kendala teknis yang dihadapi adalah jauhnya letak pemukiman penduduk dari jaringan, lokasi pemukiman yang tersebar disekitar pegunungan dan kondisi pemukiman yang terpencar-pencar.

Untuk daerah daerah seperti itu kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kolaka Utara adalah dengan mengusakan energi alternatif sebagai sumber listrik.  Untuk desa-desa yang memiliki potensi air maka dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki potensi air diupayakan dengan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik yang tersebar (SHS) maupun yang terpusat.

Tabel II-4

PLTMH di Kabupaten Kolaka Utara Pada Tahun 2014

No.

LOKASI

Kapasitas (KVA)

KET

1

2

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PLTMH  Sarambu

PLTMH  Raoda

PLTMH  Larui

PLTMH  Porehu

PLTMH  Latawaro

PLTMH  Lapolu

PLTMH  Majapahit

PLTMH  Leleulu

To’bela

Patikala

Koreiha

Latali

Parutellang

Lametuna

Lelewawo

35

35

30

250

35

15

55

80

35

25

125

25

35

35

35

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Rusak

Beropersi

Rusak

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Telah beroperai

Telah berperasi

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Telah beroperasi

Sumber Data; Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kolaka Utara

Disamping PLTMH pemerintah juga telah mengadakan bantuan PLTS kepada masyarakat baik dengan sistem PLTS Tersebar maupun PLTS terpusat.  Untuk PLTS Tersebar (SHS) paling tidak 10 desa telah diberikan bantuan sedangkan untuk PLTS Terpusat 3 desa mendapat bantuan masing-masing Sulaho, Lawaki Jaya dan Bahari.

2.3. Migas

Salah satu kendala utama pada sektor migas di Kabupaten Kolaka Utara adalah seringnya terjadi kelangkaan dan kemahalan harga BBM.  Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya jumlah penyalur resmi BBM di Kabupaten Kolaka Utara. Pertambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan, serta intensitas kendaraan dari Sulawesi Selatan dan sebaliknya yang melintasi Kolaka Utara tidak diimbangi dengan penambahan jatah BBM setiap lembaga penyalur resmi BBM juga menjadi salah satu biang kelangkaan BBM, disamping prilaku illegal masyarakat yang menyalahgunakan abbm subsidi.     Jumlah penyalur BBM di Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-5

Jumlah Penyalur BBM di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014

NO.

JENIS PENYALUR

JUMLAH

KET

1

2

3

4

5

SPBU

PSPD

APMS

POOL KONSUMEN

AGEN LPG

2

-

4

1

1

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara

2.4. Penerimanaan Daerah

Sebagai salah satu sector yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan daerah, sektor pertambangan Kabupaten Kolaka Utara beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kontribusinya baik melalui PAD, Sumbangan Pihak ketiga sektor pertambangan maupun CSR.  Besarnya Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-6

Penerimaan Daerah Kolaka Utara Dari Sektor Pertambangan

No.

TAHUN

PAD

Lain-lain

Penerimaan sah

CSR

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

60.660.500

130.371.280

1.018.844.950           1.129.105.000,-

1.641.422.762

1.944.048.692

2.714.544.487

2.971.825.664

2.475.444.999

 

 

 

 

 

 

 

335.137.420

16.360.297.376

43.947.658.287

73.346.527.217

 

 

 

 

 

 

 

117.568.710

5.966.026.056

14.720.855.974

6.862.466.018

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Utara

2.5. Masalah-masalah

Disamping beberapa kemajuan yang telah dicapai sebagaimana tergambar diatas  pembangunan disektor pertambangan dan energi masih menghadapi beberapa kelemahan dan permasalahan baik dari sisi teknik, administrasi maupun dukungan regulasi.Beberapa permasalahan yang dapat diungkapkan antara lain :

a. Belum Maksimalnya Penyediaan Data Potensi Tambang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa kedepan untuk memberikan izin Usaha Pertambangan kepada suatu badan usaha dilakukan melalui mekanisme lelang.  Dengan mekanisme ini maka daerah harus menyediakan data mengenai sumber daya mineral yang terkandung pada lahan yang akan dilelang.  Kesulitan yang dihadapi saat ini adalah besarnya biaya yang akan dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan umum terhadap bahan galian meneral yang dimiliki.  Akibatnya Pemerintah daerah hanya akan menyediakan data yang sangat terbatas dan tingkat akurasi yang cukup  rendah.

b.  Belum Maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana

Peralatan untuk kegiatan geologi, pertambangan, dan kelistrikan pertambangan yang dimiliki saat ini jumlahnya belum memadai untuk memberikan hasil yang optimal.  Dengan kondisi peralatan pertambangan dan kegeologian  terbuka peluang terjadinya kesalahan-kesalahan, baik dalam pengukuran maupun kesalahan pemetaan yang dapat berakibat pada terjadinya celah  atau bahkan yang lebih ekstrim terdapatnya lokasi yang tumpang tindih. 

c.  Jumlah dan Kualitas SDM yang Minim

Sektor pertambangan dan energi merupakan merupakan salah satu sektor yang  spesifik  yang memerlukan Sumber Daya Manusia  pengetahuan  dan keterampilan tersendiri.  Jumlah tenaga teknis saat ini masih masih perlu penambahan termasuk pengangkatan tenaga teknis lain yang belum ada.  Disamping jumlah yang masih kurang kualitas tenaga yang ada perlu ditingkatkan dengan pelatihan teknis termasuk didalamnya pelatihan penggunaan alat-alat pertambangan, kegeologian, dan kelistrikan.

d. Kegiatan Pertambangan yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Kegiatan pertambangan secara teoritis memang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan.  Kita tidak dapat menutup mata bahwa hampir seluruh kegiatan pertambangan sangat berpotensial untuk menimbulkan kerusakan lingkungan.  Oleh karena itulah pemerintah menerapkan aturan yang cukup ketat berkaitan dengan kegiatan  pertambangan sehingga disatu sisi dapat memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat tetapi juga sedapat mungkin meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

e. Keterbatasan Dana

Kegiatan kegeologian, khususnya yang menyangkut survey, penyelidikan, dan eksplorasi membutuhkan dana yang cukup besar dan belum sanggup disediakan Pemerintah Daerah mengingat prioritas sektor lain yang juga membutuhkan anggaran.  Demikian pula keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik memerlukan dana yang sangat besar sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pemenuhannya.

f.Kondisi  Wilayah Kolaka Utara yang Tidak Seluruhnya dapat Dijangkau Jaringan Listrik PT.PLN (Persero)

Kondisi geografis Kabupaten olaka Utara dengan tofografi yang didominasi gunung dan bukit menjadikan sebahagian wilayah Kolaka Utara tidak mungkin dapat dilalui jaringan Listrik.  Terhadap desa-desa terpencil  Pemerintah Daerah menempuh kebijakan dengan menyediakan pembangkit listrik alternatif yaitu Pembangkit  Listrik Tenaga Surya (PLTS) sistem tersebar serta penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

SASARAN DAN KEBIJAKAN UMUM

Aspek Pendapatan

Sasaran

Sasaran  dari aspek pendapatan pada tahun anggaran 2013 adalah tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari  Sektor Pertambangan dan Energi  sebesar Rp. 82.648.483.229.  Jumlah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 2.475.444.994, sumbangan pihak ke ketiga sebesar Rp. 73.346.527.217 dan CSR sebesar Rp. 6.862.466.018. namun pada tahun 2014 diperkiarakan pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya itu disebabkan danyan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan umum yang mulai diberlakukan pada bulan januari tahun. 

Kebijakan Umum

Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah disebutkan           diatas, arah kebijakan yang ditempuh adalah :

  1. Menerbitkan regulasi (Perda, Perbup, Keputusan Kepala Daerah) berkaitan dengan pertambangan, kelistrikan, pengelolan air tanah dan pengelolaan Migas sebagai payung hukum untuk menarik Pajak dan retribusi daerah dari sektor pertambangan dan energi;
  2. Melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring, serta sosialisasi untuk semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
  3. Memfasilititasi percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian pertambangan untuk mendukung kegiatan ekspor yang akan perimbas pada peningkatan penerimaan daerah.

Aspek  Belanja

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas pertambangan           dan Energi pada tahun anggaran 2013 adalah :

  1. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang  sektor pertambangan dan energi;
  2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sektor pertambangan dan energi;
  3. Tersedianya tenaga Inspektur tambang;
  4. Terlaksananya kegiatan reklamasi pada daearah-daerah pasca tambang;
  5. Semakin tertibnya kegiatan pertambangan termasuk dari sisi administrasi serta semakin berkurangnya dampak negatif dari aktivitas pertambangan;
  6. Terpenuhinya kebutuhan listrik alternatif bagi masyarakat melalui pembangunan PLTMH 2 unit;
  7. Tersedianya penambahan LPJU yang termeterisasi 150 unit
  8. Tersedianya data dasar tentang bahan galian Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki potensi  untuk dikembangkan;
  9. Semakin tertibnya kegiatan pengusahaan Bahan Bakar Minyak dan Gas.

Kebijakan Umum

Berdasarkan sasaran tersebut kebijakan umum yang ditempuh Dinas Pertambangan dan Energi meliputi :

  1. Peningkatan prasarana penunjang kegiatan operasional serta kegiatan perkantoran;
  2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan formal serta diklat teknis Inspektur Tambang;
  3. Melakukan  koordinasi, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan;
  4. Menyediakan Pembangkit Listrik tenaga surya bagi masyarakat desa yang tidak mungkin dilalui jaringan aliran listrik;
  5. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di desa yang memiliki sumber air yang potensial;
  6. Melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas;
  7. Melakukan penyelidikan pendahuluan bahan galian Mineral yang memiliki potensi  untuk dikembangkan pada masa yang akan datang.
  8. Melakukan survei terhadap sumber-sumber energi baru dan terbarukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai implementasi dari sasaran dan kebijakan umum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, program program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara pada tahun anggaran 2014 secara umum adalah sebagai berikut :

1.     Program PelayananAdministrasiPerkantoran, kegiatan:

ü  Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ü  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ü  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

ü  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

ü  Penyediaan Alat Tulis Kantor

ü  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ü  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

ü  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ü  Penyediaan Makanan dan Minuman

ü  Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah

ü  Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah

2.     Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, kegiatan:

ü  Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4 dan Roda Dinas /Operasional

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

ü  Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset

3.     Program Penigkatan Disiplin Aparatur, kegiatan:

ü  Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya

ü  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.     Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan:

ü  Pendidikan dan Pelatihan Formal

ü  Bimbingan Teknis Perundang-undangan Pertambangan,Geologi/SDM,Energi/Kelistrikan,Migas dan

photo

VOTING MASYARAKAT

Bagaimana Tanggapan Anda Mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kolaka Utara?

photo photo

HARGA EMAS ANTAM

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

DOWNLOAD

Fahmis Pustaka, 2008

Buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

photo

Tim Penulis : Moh.Yahya Mustafa, Masmur Lakahena, Zainuddin Tika, La Alu.
Kata Pengantar : Rusda Mahmud

Download Buku.

DARI MEJA BUPATI

Lasusua, 15 August 2016

PIDATO BUPATI KOLAKA UTARA DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN MENGENAI RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

PIDATO . . .

Selengkapnya.. Indeks Pidato

Top