Admin — Rabu, 04 September 2012

BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA

TAHUN 2013-2017

  Tata urut penyajian perencanaan Strategis ( Renstra ) dimulai dengan menyajikan pernyatan Visi  dan Misi, selanjutnya disajikan pertanyaan tujuan dimana untuk menetapkan tujuan ini terlebih dahulu diperoleh dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan dengan cara memperhatikan lingkungan internal dan eksternal, selanjutnya di tetapkan I ( satu ) Tahun. Tolak ukur keberhasilan kinerja Instansi atau Organisasi adalah capaian kinerja sasarannya. Karena itu, sasaran harus ditetapkan kinerjanya terlebih dahulu dan sudah disajikan dalam bentuk kwantitatif, dalam Renstra hanya ditetapkan uraian – uraian sasarannya saja. sedangkan indikator kinerja serta kwantitatifnya akan disajikan dalam perencanaan Kinerja Tahunan ( Renja ) yang angka dituangkan dalam formulir tersendiri. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kerangka Renstra harus disusun Srategi mulai kebijakan program dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang strategis dengan tata urutan, demikian telah tergambar secara jelas bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran tentu akan dicapai melalui strategi tertentu secara umum disajikan dalam lampiran I.   

      Perencanaan strategi meliputi penyajian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan program dan berbagai kegiatan karena masing – masing komponen mempunyai keterkaitan serta faktor pendukung komponen yang lain, maka komponen Renstra disajikan sesuai dengan urutan khirarkinya. 

  

1.5.    VISI DAN MISI

1.5.1.   Visi

       Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekwen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.  Adapun visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kolaka Utara tahun 2013 – 2017 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa yang sejahtra maju dan Mandiri melalui pelaksanaan Otonomi Desa Kab. Kolaka Utara”

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilia- nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus mampu bagi dirinya sendiri, bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan tentu saja Kabupaten Kolaka Utara secara keseluruhan. Untuk itu aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dasa harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut menjadi kenyataan.

1.5.2.       Misi

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksankan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi yang dirumuskan Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

1.       Meningkatkan daya dukung pemerintah terhadap lembaga ekonomi pedesaan.

2.       Meningkatkan sarana dan prasarana di pedesaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

3.       Meningkatkan peran aparat desa pada pelayanan masyarakat melalui berbagai program kegiatan di desa.

4.       Meningkatkan peran dan pstisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

5.       Meningkatkan Peran dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa (BPMPD).

6.      Meningkatkan kualitas tata pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

 

1.6.ANALISIS LINGKUNGAN DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

 

1.6.1.   ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1.6.1.1.  Faktor Kekuatan (Strong).

       Dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Badan Pemnerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Kabupaten Kolaka Utara.

·               Struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara sebahagian telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.

·               Dedikasi dan komitmen yang baik dari aparat badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa  kabupaten Kolaka Utara untuk  bekerja secara profesional.

·               Pola kerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara  yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

·               Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

 

1.6.1.2.    Faktor Kelemahan (Weakness)

·      Belum memadainya jumlah tenaga dan Kualitas SDM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Tugas  untuk kemajuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Kab/ Kolaka Utara.

·      Belum tersedianya data – data Pemerintahan Desa  yang akurat dan tersusun secara sistematis sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa yang komprehensif dan berkelanjutan.

·      Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana peralatan operasional dan menunjang aktifitas kegiatan  kantor BPMD.

1.6.2.ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1.6.2.1.      Faktor Peluang (Opportunity).

·      Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang sudah tertata dengan baik.

·      Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Kolaka Utara.

·      Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam pengelolaan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa.

·      Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)

·      Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006 – 2026 dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013– 2017 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara.

1.6.2.2.    Faktor Ancaman ( Threat )

·      Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

·      Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

·      Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial Budaya dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir  dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

·      Sumber daya Aparat Pemerintah Desa sebagian masih rendah   sehingga diperlukan Perhatian khusus.

1.6.3.     KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kolaka Utara saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menetukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara.

1.6.3.1.    Kondisi Yang diinginkan

§   Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa   berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

§   Tersedianya dana yang cukup untuk melakukan kegiatan BPMPD pada Pemerintah Desa / Kelurahan di Kabupaten Kolaka Utara.

§   Semakin meningkatnya partisipasi dan dukungan  Masyarakat dari setiap aktifitas / kegiatan yang ada di Desa / Kelurahan .

§   Tersedianya SDM aparat pemerintah Desa/Lurah dan BPD   Desa / Kelurahan yang memadai.

§   Kebijakan–kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah  adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

§   Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa yang pro pada rakyat.

1.6.3.2.      Proyeksi Kedepan

§   Makin besarnya tantangan berkaitan dengan tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.

§   Makin meningkatnya partisipasi Masyarkat pada Pemerintahan Desa dan Peran perempuan dengan ada pemberdayaan Masyarakat yang cukup besar dari berbagai sektor.

§   Pemantapan sistem informasi profil Desa serta penyebarluasan data pembangunan dan potensi Desa.

§   Makin meningkatnya Program PNPM – PMd berkat dukungan

pemerintah dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Makin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap tingkat Ekonomi mayarakat kurang mampu

 

1.6.4.        FAKTOR–FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasar analisa lingkungan organisasi, maka asumsi/kesimpulan yang dapat diambil sebagai faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1.       Kelembagaan dengan susunan organisasi, tata laksana dan kedudukan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara  secara tegas dan jelas.

2.       Profesionalisme dan kreatifitas SDM yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dan pengontrol proses  pembangunan daerah sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan.

3.       Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, baik kalangan pemerintah, swasta, ormas maupun masyarakat sendiri untuk mendukung sektor pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa sebagai pilar terdepan dalam pembangunan Kolaka Utara.

4.       Motivasi kerja aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai implementasi dari dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan.

5.       Kecukupan dana, sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran  pelaksanaan tugas–tugas kedinasan.

6.       Pemanfaatan sistem informasi manajemen dan teknologi terkini dalam meningkatkan akurasi dan validasi data yang diperlukan dalam proses penetapan kebijakan.

7.       Keleluasaan menyusun kebijakan perencanaan pembangunan sektor Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang adanya sistem penerapan otonomi daerah.

8.       Situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat global yang kondusif sehingga mendukung peningkatan Partisipasi masyarakat.

9.       Kualitas sistem pengawasan terhadap kegiatan pemerintan Desa baik pengelolaan administrasi maupun keuangan  sehingga tidak menimbulkan dampak negatif serta pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

10.    Efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

11.    Sistem birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang tertata dengan baik.

 

1.7.TUJUAN DAN SASARAN

1.7.1.Tujuan

        Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.       

1.   MisiPertama :    

Meningkatkan daya dukung pemerintah terhadap lembaga ekonomi  pedesaan.

 Tujuan :

Untuk Peningkatan  Kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan dukungan administrasi terhadap kegiatan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.

2.   MisiKedua

Meningkatkan sarana pedesaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Tujuan  :

Untuk Meningkatkan pasilitas layana  pendidikan, kesehatan,ekonomi dan sarana pemerintahan desa .

3.    Misi Ketiga :

Meningkatkan peran aparat desa pada pelayanan masyarakat melalui berbagai program kegistsn..

Tujuan :

Untuk lebih Meningkatkan Pembinaan Keberdayaan Masyarakat di Pedesaan.

 

4.   Misi Keempat :

Meningkatnya Peran dan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Tujuan :

Untuk Meningkatkan Peran dan dukungan masyarakat untuk kemajuan pembangunan Desa.

5.   Misi Kelima :

Meningkatkan Peran dan fungsi  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa (BPMPD).

Tujuan :

Untuk Meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahtraan Masyarakat di pedesaan.

6.   Misi Keenam :

Meningkatkan kualitas tata pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

      Tujuan :

Untuk menyediakan data dan Informasi yang akurat sebagai landasan perencanaan,pengambilan keputusan dan penentuan Kebijakan sektor Pemerintahan desa.

1.7.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program / kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing–masing indikator dari program dan kegiatan).

 

 

1.     Tujuan Pertama :           

Untuk Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan dukungan Administrasi terhadap kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarkat dan  Pemerintahan Desa ;

Sasaran :

Tersedianya sarana penunjang dan adanya sistem administrasi yang handal yang dapat diakses dengan cepat dan mudah serta dapat dipertanggung jawabkan;

2.   Tujuan Kedua :

Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia aparatur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,aparat Desa,lembaga atau ormas perdesaan dan perempuan.

Sasaran :

Terwujudnya SDM  Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa,aparat desa,lembaga atau ormas diperdesaan dan perempuan  yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan  tugas – tugas tekhnis dan  Administrasi;

3.   Tujuan Ketiga :

Untuk lebih meningkatkan Pembinaan dan Keberdayaan Masyarakat di Pedesaan.

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan  dan pemberdayaan Masyarakat di pedesaan;

4.   Tujuan Keempat:

Meningkatkan Peran dan dukungan masyarakat untuk kemajuan Pembengunan Desa.

Sasaran  :

Terwujudnya peran dan dukungan Masyarakat untuk kemajuan Pembangunan di Pedesaan dalam berbagai sektor.

5.   Tujuan Kelima :

Untuk Meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahtraan Masyarakat di pedesaan.

Sasaran  :

Terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan di perdesaan serta tersedianya akses masyarakat kurang mampu.

6.   Tujuan Keenam:

Untuk menyediakan Informasi yang akurat sebagai landasan perencanaan,pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan sektor pemerintahan desa.

Sasaran :

Tersedianya basis data yang akurat mengenai kondisi sumber daya Desa dan Kelurahan.

 

1.7.3.STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, beberapa strategi yang   

perlu ditempuh  yaitu :

 

1.    Strategi Meningkatkan  Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Sektor Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Mengadakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi maupun kegiatan aparatur Melakukan penataan sistem  administrasi dan pelaporan secara regular;

2.   Strategi Meningkatkan Kualitas SDM aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, aparat Desa, Aparat lembaga dan Ormas desa dan perempuan.

Mengikuti Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Kementrian  ESDM atau lembaga lain yang memiliki kredibilatas.

 

3.     Strategi Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Keberdayaan Masyarakat pedesaan.

   Melaksanakan Kegiatan Pembinaan yang lebih intensif dan lebih memperdayakan masyarakat Desa,  

 

4.   Strategi Meningkatkan peran dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.

Menciptakan rasa kebersamaan, kerunan agar masyarakat lebih diberdayakan dan berpartisipasi serta  berperanan aktif di dalam pembangunan di pedesaan.

5.     Strategi Meningkatkan daya dukung Pemerintah terhadap lembaga Ekonomi Pedeaan.

Peningkatan Pengawasan Pengelolaan dan monitoring Pemberian Bantuan  .

6.     Strategi Meningkatkan Penelitian, Penyediaan Data, Dan Penyebar luasan Informasi Desa dan Kelurahan.

      Melakukankegiatan sosialisasi, pendataan, inventarisasi, pemetaan dan penyusunan dokumen yang terkaitdengan Penduduk Desa,  dan sumber daya alamnya.

1.7.4.INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.Pengukurankinerjamencakup :

1.     Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencanatingkatcapaian) dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan

2.     Tingkat pencapaian sasaran target (rencanatingkatcapaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah di tetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja di gunakan formulir Rencana Stratejik (RS) yang menunjukkan keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program ( dapat dilihat pada tabel lampiran).

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yg menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

·               Input        :   Masukan segala sesuatu yang dibutuhkan agar  kegiatandapatberjalan

·               Output    :   Keluaran (efeklangsungdarikegiatan)

·               Outcome   :   Hasil (berfungsinya output)

·               Benefit      :   Manfaat, kegunaan dari output yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

·               Impact      :   Dampak, ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umumlainnya yang ditimbulkan oleh outcome. 


photo

VOTING MASYARAKAT

Bagaimana Tanggapan Anda Mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kolaka Utara?

photo photo

HARGA EMAS ANTAM

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

DOWNLOAD

Fahmis Pustaka, 2008

Buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

photo

Tim Penulis : Moh.Yahya Mustafa, Masmur Lakahena, Zainuddin Tika, La Alu.
Kata Pengantar : Rusda Mahmud

Download Buku.

DARI MEJA BUPATI

Lasusua, 15 August 2016

PIDATO BUPATI KOLAKA UTARA DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN MENGENAI RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

PIDATO . . .

Selengkapnya.. Indeks Pidato

Top