Admin — Rabu, 04 September 2012

INSPEKTORAT

    BAB I.     

PENDAHULUAN

A.   Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (Lima) Tahun. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin akan terjadi. Rencana Strategi mengandung visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan kondisi wilayah Kolaka Utara serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006 – 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 – 2013. Rencana Strategis diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang lebih terarah sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 – 2017.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

1.    Sebagai Dasar penyusunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

2.    Sebagai pedoman dan sekaligus alat kontrol pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 – 2017.

 

 

 

B.   Landasan Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

1.    Landasan Idil adalah Pancasila.

2.    Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945

3.    Landasan Operasional adalah :

-       UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

-       UU No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

-       UU No. 29 Tahun 2003, tentang Pemekaran Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

-       UU No. 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah.

-       UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

-       UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

-       Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

-       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

-       Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008, tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

-       Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

-       Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2009, tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintan.

-       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

-       Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

C.   Sistematika Penulisan

BAB I.  PENDAHULUAN

A.    Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra…

B.    Landasan Penyusunan Renstra…

C.    Sistematika Penulisan……

D.   Kerangka Pemikiran

 BAB II. LINGKUNGAN STRATEGIS , PERMASALAHAN DAN SOLUSI

            A. Lingkungan Strategis  

1.    Geografis dan Topografi   

2.    Sumber Daya Manusia  

            B. Permasalahan dan Solusi 

1.    Permasalahan

A.    Kelembagaan

B.    Sumber Daya Manusia

C.    Sumber Dana

2.    Solusi       

 BAB III.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN CARA PENCAPAIANNYA

A.    Pernyataan Visi  

B.    Pernyataan Misi  

C.    Nilai – Nilai Luhur  

D.   Analisis Lingkungan Organisasi  

E.    Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

F.    Penetapan Tujuan

G.   Penetapan Sasaran

H.   Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

I.     Kebijakan

J.     Program

BAB IV.     PENUTUP

 

D.   Kerangka Pemikiran

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara disusun berdasarkan pemahaman bahwa dalam reformasi birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak untuk mencari-cari kesalahan (Watch Dog). Pembinaan dan Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diharapkan untuk :

1.    Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau memenuhi harapan masyarakat (Assurance).

2.    Memberikan bimbingan atau pendampingan kepada manajemen agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran yang diharapkan (Consultant).

3.    Fasilitator manajemen untuk menggali sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifkasi risiko dan mengevaluasi resiko, membuat rencana tindakan dan mendorong pengawasan untuk prosesperbaikan yang berkelanjutan (Catalyst).

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

LINGKUNGAN STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

           A. Lingkungan Strategis 

1.    Geografis dan Topografi

Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki wilayah daratan seluas ± 3.391,62 Km2 dan Wilayah Perairan (Laut) diperkirakan ± 5.000 Km2 . Terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara Geografis terletak pada bagian barat Kabupaten Kolaka memanjang dari Utara ke Selatan berada diantara  2 ̊ 00 – 5 ̊ 00’ Lintang Selatan dan Membentang dari Barat ke Timur diantara 120 ̊ 45’ – 124 ̊ 60’ Bujur Timur. Batas daerahKabuaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

1.    Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.    Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.

3.    Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

4.    Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka.

Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka Utara umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara gunung dan bukit terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan pertambangan.

2.    Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara

a.    Menurut Golongan.

No.

Nama Instansi

Golongan

I

II

III

IV

1.

Inspektorat Kab. Kolaka Utara

-

9

16

4

 

Total

29

b.    Menurut Pendidikan

No.

Nama Instansi

Pendidikan

SD

SMP

SLTA

D3, D4

S1

S2

S3

1.

Inspektorat Kab. Kolaka Utara

-

-

7

2

17

3

-

 

Total

29

c.    Menurut Eselon

No.

Nama Instansi

Eselon

I.B

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

1.

Inspektorat Kab. Kolaka Utara

 

 

1

4

-

5

 

Total

10

 

d.    Tenaga Honorer

No.

Nama Instansi

Pendidikan

SD

SMP

SLTA

D3, D4

S1

S2

S3

1.

Inspektorat Kab. Kolaka Utara

-

-

26

-

3

-

-

 

Total

29

 

B. Permasalahan dan Solusi 

1.   Permasalahan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  belum  optimal, hal tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa permasalahan yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tugas-tugas pengawasan, antara lain :

A.   Kelembagaan

1.    Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sementara Peraturan Peundang-undangan yang ada terkadang belum sampai dan belum disosialisasikan di daerah.

2.    Tuntutan Publik mengenai kinerja dan hasil kerja Inspektorat Daerah sangat tinggi walaupun terkadang tuntutan itu sendiri terlalu berlebihan, hal ini karena masyarakat belum memahami benar tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang sebenarnya.

3.    Strata atau tingkat eselonering kelembagaan masih setingkat dengan obyek pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga banyak fihak yang kurang menghormati dan menghargai dan mengecilkan arti pengawasan yang dilakukan dan mengakibatkan Inspektorat Daerah kehilangan jati diri dan kewibawaan. 

B.   Sumber Daya Manusia

1.    Keterbatasan Tenaga / aparatur pengawasan, Serta masih banyak jabatan yang lowong.

2.    Kurangnya Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki aparatur pengawasan.

3.    Kurang berani dalam mengambil keputusan, pengaruh psikoligis, dan faktor lainnya yang sangat mempengarui setiap individu dalam pelaksanaan tugasnya.

C.   Sumber Dana

Besaran Anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah Setiap tahunnya masih dibawah standar ( - 1 % dari APBD ), dan besarannya masih jauh dari mencukupi sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum optimal.

2.   Solusi

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Kolaka Utara, agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal mewujudkan good governance dalam implimentasi otonomi daerah, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.    Inspektorat Daerah harus terus berupaya menyiapkan tenaga – tenaga professional yang memiliki Kompotensi, integritas tinggi, bertanggung jawab serta komitmen terhadap tugas kepengawasan. Hal ini dapat diupayakan melalui Diklat, Pelatihan – pelatihan, Sertifikasi, Penataran-penataran dan sejenisnya.

2.    Menjalin kemitraan dibidang informasi dengan fihak lain, termasuk elemen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan, sehingga pelaksanaan misi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan baik, dan tidak terkesan menunggu pengaduan saja.

3.    Mengkondisikan seluruh personalia dan Tim Pengawasan, agar tidak ragu-ragu dalam mengambil sikap dan keputusan, berani, jujur, serta bertanggung jawab. 

4.    Memberikan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan yang cukup layak kepada Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk godaan finansial yang mungkin saja diberikan oleh pihak-pihak lain dengan maksud untuk melakukan kompromi.

5.    Kedepan perlu dipikirkan keberadaan Inspektorat Daerah menjadi lembaga independent dan tetap bertanggung jawab langsung kepada Bupati, atau paling tidak menjadikan tingkat kelembagaan Inspektorat Daerah sedikit lebih tinggi dari obyek pengawasan yang meliputi Dinas, Badan dan Kantor, sehingga peran dan fungsi Inspektorat Daerah dapat berjalan dengan baik.

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN CARA PENCAPAIANNYA

A.   Visi

Adapun Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi adalah :

“ Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang Proaktif dan Profesional Didalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance dalam Implementasi Otonomi Daerah”.

B.   Misi

Adapun Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara meliputi :

1.    Mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab;

2.    Menyempurnakan sistem dan mekanisme kerja;

3.    Merubah budaya birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengawasan yang efektif;

4.    Membentuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai kompotensi membina dan mampu memberi solusi Knowledge kepada Stake Holder.

C.   Nilai – Nilai Luhur  

Pengawasan Pelaksanaan Urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma :

a.    Obyektif, Profesional, Independen dan tidak mencari-cari kesalahan.

b.    Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan.

c.    Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat.

d.    Mendidik dan dinamis.

 

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1.    Prinsip-prinsip perilaku auditor.

Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

 

1.  Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2.  Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3.  Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

4.  Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2.    Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1.  Integritas

a)    melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;

b)   menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

c)    mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;

d)    menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

e)    tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;

f)     menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;

g)    saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

 

2.  Obyektivitas

a)    mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;

b)   tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

c)    menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

3. Kerahasiaan

a)    secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;

b)   tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.  Kompetensi

a)    melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;

b)   terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;

c)    menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

d)     

D.   Analisis Lingkungan Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Tekhnis Daerah Tanggal 31 Oktober 2008. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana terlampir. Ketentuan lebih lanjut dari Perda Nomor 23 Tahun 2008 diatur berdasarkan  Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20  Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

1.    Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan sebagai :

·         Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten.

·         Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

2.    Tugas

Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

3.    Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara memiliki fungsi sebagai berikut

·         Perencanaan Program Pengawasan;

·         Perumusan Kebijakan dan Pasilitasi Pengawasan; dan

·         Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai kewenangan sebagai berikut

a.    Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, kemasyarakatan, perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat dan aparatur.

b.    Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalagunaan tugas perangkat daerah.

c.    Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan atau sewaktu-waktu dan setiap tugas perangkat daerah.

d.    Pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua objek pemeriksaan.

e.    Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

 

4.    Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan  organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara  Nomor 23 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

A.   Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan  instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya.

B.   Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang  Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan  pengawasan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat  Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

·         Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

·         Penghimpun, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat  pengawasan fungsional daerah;

·         Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

·         Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan

·         Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

 

a.    Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, serta keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Penyusunan Program dan Keuangan meliputi :

Ø  Pengoordinasian penyiapan rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi;

Ø  Penyusunan anggaran Inspektorat;

Ø  Penyiapan laporan dan statistik  inspektorat;

Ø  Penyiapan peraturan perundang-undangan; dan

Ø  Penyiapan dokumentasi dan pengelohan data pengawasan.

Ø  Pengelohan Urusan Keuangan.

b.    Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyiapkana laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Uraian tugas Sub. Bagian Kepegawaian meliputi :

Ø  Pengelohan urusan kepegawaian;

Ø  Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

Ø  Pengadminitrasian laporan hasil pengawasan;

Ø  Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;

Ø  Penyusunan statistik hasil pengawasan; dan

Ø  Penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

c.    Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Uraian tugas Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan meliputi :

Ø  Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

Ø  Pengeloaan administrasi, inventarisasi,  pengkajian, analisis pelaporan;

Ø  Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

 

C.   Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur pembantu mempunyai tugas melaskanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan  kasus pengaduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :

Ø  Pengusulan program pengawasan wilayah;

Ø  Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;

Ø  Pengawasan  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan

Ø  Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur pembantu wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta desa/kelurahan atau sebutan lainnya. Masing-masing  Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada  Inspektur daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

a.    Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja yaitu :

1.    Satuan Kerja Bupati Kolaka Utara,

2.    Asiten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, termasuk bagian yang dibawahi :

a)    Bagian  Tata Pemerintahan

b)    Bagian Humas dan Protokoler

c)    Bagian Kesejahteraan Rakyat

3.    Dinas Terdiri dari :

a)    Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kolaka Utara

b)    Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka Utara.

c)    Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kolaka Utara

d)    Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka Utara

4.    Badan terdiri dari :

a)    Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan DaerahKab. Kolaka Utara

b)    Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Kolaka Utara

5.    Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor yaitu Kantor Penghubung Pemda Kabupaten Kolaka Utara.

6.    Kecamatan terdiri dari :

a)    Kecamatan Lasusua

b)    Kecamatan Katoi

c)    Kecamatan Kodeoha

d)    Kecamatan tiwu

e)    Termasuka Desa/ Keurahan, Puskesmas dan UPTD masing-masing Kecamatan tersebut diatas.

 

b.    Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu wiallyah II membawahi Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja, Yaitu :

1.    Satuan Kerja Wakil Bupati

2.    Asisten  Bidang Perekenomian dan Pembangunan (Asisten II), termasuk Bagian yang dibawahi :

a)    Bagian Pembangunan

b)    Bagian Perekonomian

3.    Dinas Teridir dari :

a)    Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara

b)    Dinas Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara

c)    Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro Kabupaten Kolaka Utara

d)    Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Utara.

4.    Badan terdiri dari :

a)    Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka  Utara.

b)    Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.

5.    Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.

6.    Kecamatan Yaitu :

a)    Kecamatan Lambai,

b)    Kecamatan Rante Angin,

c)    Kecamatan Wawo,

d)    Termasuk Desa/Kelurahan, Puskesmas dan UPTD masing-masing Kecamatan tersebut diatas.

c.    Inspektur Pembantu wilayah III

Inspektur Pembanatu Wilayah III membawahi Wilayah Kerja Pembinaan dan Pegawasan pada Instansi/ Satuan Kerja yaitu :

photo

VOTING MASYARAKAT

Bagaimana Tanggapan Anda Mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kolaka Utara?

photo photo

HARGA EMAS ANTAM

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

DOWNLOAD

Fahmis Pustaka, 2008

Buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

photo

Tim Penulis : Moh.Yahya Mustafa, Masmur Lakahena, Zainuddin Tika, La Alu.
Kata Pengantar : Rusda Mahmud

Download Buku.

DARI MEJA BUPATI

Lasusua, 15 August 2016

PIDATO BUPATI KOLAKA UTARA DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN MENGENAI RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

PIDATO . . .

Selengkapnya.. Indeks Pidato

Top