Admin — Rabu, 04 September 2012

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2016 ini merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem tersebut dimulai dari penyusunan Perencanaan Stratejik (Renstra) untuk periode Tahun 2013 - 2017 sampai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Perencanaan Kinerja ini memberikan gambaran yang mendetail mengenai target pencapaian kinerja pada tahun 2015 baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Indikator kinerja pencapaian sasaran dan indikator kinerja pencapaian kegiatan yang berupa Input, Output dan Outcome dituangkan dalam dokumen ini, sehingga diharapkan sasaran dan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara akan melaksanakan 46 (Empat puluh enam) Kegiatan dalam 6 (Enam) program untuk mencapai21 (dua puluh satu) Indokator sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegaiatan tersebut sebesar Rp 13.732.986.841,-  terdiri dari :

- Anggaran Belanja Langusng              Rp 6.618.638.400,-

- Anggaran Belanja Tidak Langsung    Rp 7.114.348.441,-

Diharapkan perencanaan kinerja tahun 2016 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara secara optimal.

1.1      LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan  daerah sebagai  bagian  integral  dari pembangunan nasional mensyaratkan adanya keselarasan terhadap laju pertumbuhan antara daerah, pemerataan antara daerah dan pemberian bobot otonomi daerah yang seluas-luasnya. Atas dasar itu, maka secara efektif pelaksanaan desentralisasi fiskal sudah saatnya  telah diberlakukan sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merefleksikan pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan yang lebih kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan  pembangunan antara daerah, tergantung pada pengaturan kelembagaan, dan desain  menyeluruh  dari pembagian wewenang  dan perimbangan  keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Resiko paling besar adalah ketika sumber utama penerimaan Pemerintah diserahkan kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti langkah-langkah kebijaksanaan yang menjamin mobilitas Pendapatan Daerah untuk membiayai  berbagai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai basis pelaksanaan desentralisasi fiskal ditegaskan bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan  suatu sistem pembiyaan pemerintahan  dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Daerah serta pemerataan antara daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan  dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk  pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

Sementara itu, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah  dalam pembiyaan kebutuhan pengeluaraanya dari pajak dan retribusi tersebut dan dengan melihat kenyataan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam  yang disebut  dengan bagian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Penerimaan Pajak yang dibagihasilkan yang pajak penghasilan perorangan, pajak bumi dan bangunan (BPHTB), sedangkan penerimaan Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

Dana Bagi Hasil dimaksud diakui akan menyebabkan variasi antara daerah  karena didasarkan atas daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu, namun variasi antar daerah tersebut dapat diantisipasi melalui DAU  yang diberikan dan didesain dengan mempertimbangkan sisi kemampuan keuangan  dan kebutuhan daerah, dengan kata lain pemberian dana DAU dari Pemerintah Pusat  ke Daerah dengan tujuan pemerataan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan Pengelolaan Keuangan khususnya pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru, maka strategi  perencanaan harus di desain sebaik mungkin agar sistem dan mekanisme serta  pendapatan secara bertahap dari tahun ke tahun dapat terus ditingkatkan,dengan demikan dapat dikatakan perencanaan pada hakekatnya menentukan masa depan melalui pengambilan keputusan hari ini. Masa depan itu sendiri berkaitan dengan dimensi waktu. Untuk itu perencanaan sebaiknya dapat direncanakan baik jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek pada prinsipnya berada pada satu garis lurus dimana jangka panjang dijabarkan dalam jangka menengah dan ditindaklanjuti dalam jangka pendek. Dengan demikian perencanaan menengah merupakan perencanaan yang strategi yang dapat memberikan arah bagi perencanaan jangka pendek serta memberikan motivasi dalam mewujudkan sasaran.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang rekturisasi organisasi diharapkan Badan Pengelola Keuangan  dan Aset Derah Kabupaten Kolaka Utara dapat memberikan semangat dan harapan baru sebagai langkah antisipatif terhadap tuntutan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab. Sebab ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)  harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kolaka Utara dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan  demikian Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara  yaitu :

 “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL.”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun Ke

2013

2014

2015

2016

2017

1

Terwujudnya Pengelolaan  keuangan yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah

Penurunan temuan  Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan pelaporan

 

 7 temuan

 7 temuan

 6 temuan

 6 temuan

 5 temuan

2

Mengoptimalkan aset/kekayaan milik daerah

Meningkatnya kontribusi aset/kekayaan daerah

Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya

5%

5%

5%

5%

5%

3

Peningkatan  kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya  Pengetahuan  ketrampilan dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi

Presentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan atau fungsional 

45%

50%

55%

65%

75%


4.1    STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Kolaka Utara dalam mewujudkan Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab pada perkembangan ke depan dan dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bersih, efektif, efisien, serta mampu berkomunikasi dengan SKPD lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penataan organisasi yang difokuskan pada kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara pengkajian kebijakan penerimaan pendapatan daerah, perumusan kerangka ekonomi makro, perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD, perbendaharaan, pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah.

Pembagian kewenangan tersebut merupakan upaya penajaman tugas dan fungsi unit kerja agar tidak overlapping, menerapkan norma di bidang penataan organisasi, pembagian beban kerja yang seimbang mungkin antar unit kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan stakeholder dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab juga harus diikuti dengan penyesuaian kembali tata kerja unit-unit terkait di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan Misi, dan beberapa tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

·         Misi 1. Mewujudkan tertib administrasi keuangan dan aset  daerah

Tujuan       :Meningkatkan Kualitas tatakelolah     

                 keuangan,Meingkatkan,kualitas  

                    tatakelolah aset  daerah,Meningkatakan

                 penerapan sistem pengendalian intern,    

                    Terwujudya akuntabilitas, Terwujudnya

                 sistem pelaporan keuangan  yang

                 sesuai ketentuan

Sasaran        :Tersedianya sarana dan prasarana    

                    pengelolaan keuangan

                 Strategi         :Menggunakan Aplikasi Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pengelolaan  

                                  Keuangan

           Kebijakan      :Pemanfatan teknologi informasi dalam   

                                 mengelolah   keuangan dan aset daerah

·         Misi 2. Meningkatnya Kinerja SDM Pengelolah   Keuangan dan Aset Daerah

                 Tujuan          :Meningkatkan pembinaan dan

                pengembangan aparatur,  SDM dan

                Pelayanan administrasi terhadap unit

                kerja lain di lingkup kabupaten

Sasaran     :Peningkatan disiplin aparatur,pendidikan

                dan pelatihan kompetensi, sehingga

                   terwujudnya penyelenggaran tugas  yang

                optimal

Strategi     :Rasio pegawai yang masuk kantor tepat  

                waktu, rolling pegawai lingkup badan

                tiap tahun, meningkatnya keterampilan

                bendahara, pengurus barang, rasio

                                   ketepat   waktu penyelesaian sp2d-

                                   GU/UP/LS/TU dan rasio SKPD  yang

                                   menyusun rencana BMD

Kebijakan :Peningkatan kwalitas SDM

 

·         Misi 3. Meningkatnya sarana dan prasarana

perkantoran

                 Tujuan    :  Meningkatnya sarana dan prasarana

                 perkantoran

                    Sasaran    : Tersedianya sarana perkantoran yang

                    memadai, meningkatnya sarana tempat

                    kerja, transportasi serta kebutuhan

                    kelengkapan tata perkantoran

Strategi    :  Rasio jumlah meja/kursi kerja terhadap

                    jumlah pegawai, rasio jumlah komputer

                 terhadap jumlah pegawai, gedung

                 kantor yang layak, terpenuhinya

                 transportasi roda empat dan roda dua

                 serta terpenuhinya kebutuhan ATK

                 setiap tahun

Kebijakan:Peningkatan Kualitas SDM

PROGRAM  DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan dari rencana kegiatan  yang akan dilaksanakan secara nyata, sistimatis, dan terpadu guna mencapai tujuan  dan sasaran  yang di tetapkan;

Adapun Program dan Kegiatan   yang direnacanakan  pelaksanaan selama kurung   waktu  5  tahun  kedepan yang telah di rencanakan di dalam RPJMD 2013 – 2017ditampilkan pada tabel di bawah ini :


TABEL 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Target Pelaksanaan BPKAD

Kab. Kolaka Utara

 

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab

Lokasi

Tahun-2013

Tahun-2014

Tahun-2015

Tahun-2016

Tahun-2017

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Terwujudnya Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Meningkatnya Pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

Peningkatan Pendapatan daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya Pengelolaan  keuangan yang transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan daerah

prosentase pelayanan administrasi perkantoran

 

1.20.1.20.05.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

 

 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.1.20.05.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan jasa surat menyurat BPKAD

 

14,71

 

10.030.000

 

photo

VOTING MASYARAKAT

Bagaimana Tanggapan Anda Mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kolaka Utara?

photo photo

HARGA EMAS ANTAM

GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

DOWNLOAD

Fahmis Pustaka, 2008

Buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

photo

Tim Penulis : Moh.Yahya Mustafa, Masmur Lakahena, Zainuddin Tika, La Alu.
Kata Pengantar : Rusda Mahmud

Download Buku.

DARI MEJA BUPATI

Lasusua, 15 August 2016

PIDATO BUPATI KOLAKA UTARA DALAM RANGKA PENYERAHAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN MENGENAI RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

PIDATO . . .

Selengkapnya.. Indeks Pidato

Top